Latarkota.com – Kebijakan efisiensi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang kembali menjadi sorotan. Bukan tanpa alasan, sebab memasuki Agustus hingga September 2026, kabar kebakaran justru semakin sering muncul di tengah masyarakat.
Hampir setiap hari, media sosial warga dipenuhi informasi maupun video mengenai kebakaran, mulai dari lahan kosong, lahan kering, permukiman, rumah hingga kawasan yang berpotensi membahayakan lingkungan sekitar.
Beberapa kejadian terbaru menjadi gambaran. Pada 16 September, kebakaran melanda lahan kosong di kawasan POJ City, Semarang Barat. Api membakar sekitar 10 hektare lahan dan proses pemadaman berlangsung sekitar tujuh jam.
Sehari berselang, kebakaran juga terjadi di zona atas TPA lama Jatibarang. Sedikitnya lima armada Damkar diterjunkan untuk mencegah api merembet ke zona lainnya.
Sementara pada 14 September, rumah warga di Kelurahan Siwalan, Gayamsari, ludes terbakar. Damkar mengerahkan enam armada dan 30 personel untuk menangani kejadian tersebut.
Kondisi ini semakin menjadi perhatian karena BMKG pada September 2026 menetapkan Kota Semarang dalam status Awas kekeringan meteorologis. Kondisi kering tentu menjadi faktor yang perlu diwaspadai karena dapat membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar, meski penyebab masing-masing kebakaran tetap harus dilihat berdasarkan hasil penyelidikan.
Di tengah situasi tersebut, publik tentu berhak mempertanyakan kembali bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan pada sektor pemadam kebakaran.
Efisiensi anggaran memang penting. Tetapi bagaimana jika efisiensi menyentuh sektor yang dibutuhkan justru ketika keadaan darurat terjadi?
Damkar bukan pelayanan yang bisa menunggu.
Ketika api sudah membesar, persoalannya bukan lagi soal berapa rupiah yang dihemat, melainkan seberapa cepat armada, personel dan peralatan bisa tiba di lokasi.
Apalagi kebakaran lahan kosong bisa berkembang menjadi persoalan serius ketika angin membawa api mendekati permukiman. Kebakaran rumah juga dapat merambat dalam hitungan menit.
Masyarakat pun patut mendapatkan penjelasan secara terbuka: berapa armada yang benar-benar siap beroperasi, berapa yang terkendala anggaran, bagaimana ketersediaan BBM dan pemeliharaan armada, serta bagaimana strategi Damkar menghadapi potensi peningkatan kebakaran selama kondisi kering.
Jangan sampai angka efisiensi terlihat bagus di laporan anggaran, tetapi ketika warga berteriak meminta pertolongan, armada justru harus berpikir dua kali karena keterbatasan operasional.
Kota boleh melakukan efisiensi. Anggaran boleh dirapikan. Tetapi keselamatan warga jangan sampai ikut dipangkas.
